OPINI

Arus Perhatian: Posisi Politik Baru

3
×

Arus Perhatian: Posisi Politik Baru

Sebarkan artikel ini
Arus Perhatian: Posisi Politik Baru
Penulis: Andika. (Foto: IST).

Penulis: Andika

BAYANGKAN seekor ular di hutan. Ia tidak perlu menguasai seluruh hutan untuk menjadi penting. Ia cukup mengenali jalur yang sering dilalui, menemukan tempat yang tepat, lalu menunggu. Yang membuatnya menentukan bukan ukuran tubuhnya, melainkan posisinya terhadap arus gerak di sekitarnya.

Politik mungkin sedang mengalami perubahan serupa. Selama ini posisi politik dibaca melalui jabatan, partai, kursi, organisasi, modal, dan suara. Semua itu tetap penting. Namun ruang publik kini memiliki lapisan lain: arus perhatian. Seseorang dapat jauh dari pusat kekuasaan formal, tetapi berada tepat di jalur tempat perhatian masyarakat bergerak. Di sanalah posisi baru dapat terbentuk.

Baca Juga: Ketua DPRD Morut Warda Dg Mamala Pimpin Paripurna, Sejumlah Raperda Dibahas

Perubahan ini bukan sekadar akibat media sosial. Struktur peredaran informasi ikut berubah. Karine Barzilai-Nahon, melalui konsep network gatekeeping, menunjukkan bahwa penyaringan informasi dalam masyarakat berjaringan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan institusi media. Berbagai aktor dalam jaringan dapat ikut menentukan informasi mana yang diteruskan dan mana yang berhenti.

Sharon Meraz dan Zizi Papacharissi memperlihatkan bahwa aktor yang sebelumnya berada di pinggir pun dapat memperoleh visibilitas dan memengaruhi arah percakapan politik. Perhatian dapat bergerak melalui banyak simpul, bukan hanya dari pusat ke masyarakat.

Karena perhatian manusia terbatas sementara informasi terus bertambah, perhatian kemudian menjadi sumber daya yang diperebutkan. Di sinilah politik bertemu dengan attention economy: siapa yang mampu memperoleh perhatian memiliki peluang lebih besar untuk memasukkan isu, gagasan, atau dirinya ke dalam percakapan publik.

Baca Juga: Nestapa Keluarga asal Morut Ditagih Biaya Berobat Rp42 Juta setelah Kehilangan Mata Kanan

Fenomena Prabowo dapat dibaca dari sini. Sebuah kalimat, candaan, gestur, atau respons dalam pidatonya dapat dipotong, disebarkan, dikomentari, diperdebatkan, lalu kembali menjadi pemberitaan. Bagian kecil dari sebuah pidato dapat memiliki kehidupan politik yang lebih panjang daripada pidato itu sendiri. Bukan soal apakah semuanya dirancang untuk viral. Yang penting adalah bagaimana ruang digital memungkinkan momen politik bergerak setelah peristiwa selesai.

Polemik ijazah Joko Widodo menunjukkan mekanisme lain. Universitas Gadjah Mada telah menyatakan ijazahnya asli, sementara polemik tersebut telah menjadi bagian dari berbagai proses hukum dan perdebatan publik. Namun secara komunikasi politik, kasus ini memperlihatkan bagaimana sebuah isu dapat bertahan melalui rangkaian tuduhan, bantahan, pemberitaan, komentar, dan konten baru. Di sini terlihat perbedaan antara kebenaran sebuah klaim dan daya hidupnya dalam ruang perhatian. Sebuah isu dapat terus beredar bukan karena terbukti benar, tetapi karena terus menghasilkan reaksi.

Dedi Mulyadi memperlihatkan bentuk ketiga. Aktivitas sebagai gubernur hadir secara intens melalui media sosial: kunjungan, percakapan dengan warga, teguran, persoalan sosial, hingga kegiatan pemerintahan menjadi materi komunikasi publik. Munculnya istilah “gubernur konten” menunjukkan perubahan hubungan antara jabatan dan kehadiran. Pemerintah tidak selalu menunggu media untuk menceritakan pekerjaannya; pejabat dapat membangun kanal komunikasinya sendiri dan mempertahankan kehadiran politik dari hari ke hari.

Baca Juga: Paripurna ke-7 DPRD Morut, Bahas KUA-PPAS 2027 hingga Raperda

Ketiga fenomena itu memperlihatkan bentuk yang berbeda: Prabowo melalui momen, polemik Jokowi melalui kontroversi, dan Dedi Mulyadi melalui kehadiran. Namun ketiganya bertemu pada satu hal: kemampuan menempati arus perhatian. Di sini posisi politik tidak lagi hanya ditentukan oleh jabatan atau besarnya organisasi, tetapi juga oleh letak seseorang dalam jaringan yang menghubungkan publik, media, elite, dan pemerintah.

Karena itu, politik era algoritma bukan pengganti politik institusional. Partai, pemilu, parlemen, birokrasi, dan organisasi tetap menjadi fondasi kekuasaan. Yang berubah adalah munculnya lapisan baru di antara semuanya: jaringan perhatian. Seorang aktor dapat memperoleh daya tawar bukan karena berada di pusat struktur, melainkan karena menjadi simpul yang dilalui sebuah isu ketika bergerak dari satu ruang ke ruang lain.

Pertanyaannya pun bergeser. Bukan hanya siapa yang memiliki jabatan atau massa, tetapi siapa yang mampu membuat perhatian bergerak, ke mana perhatian itu mengalir, dan kapan ia berubah menjadi pengaruh. Di situlah posisi politik baru mulai terlihat.

Baca Juga: Kapolda Sulteng Resmikan Jembatan Presisi Jenderal Hoegeng, Akses Kini Makin Cepat

Kembali kepada ular di hutan. Ia tidak perlu menguasai seluruh hutan. Ia hanya perlu berada di jalur yang tepat ketika sesuatu bergerak.

Dalam politik era algoritma, posisi mungkin semakin ditentukan bukan oleh seberapa besar seseorang, melainkan oleh seberapa strategis tempatnya ketika arus perhatian berubah menjadi kekuasaan. (*)