PALU — Klaim pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara (Morut) sebesar 19,97 persen pada 2025, menuai sorotan. Angka yang dirilis BPS Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu itu, dinilai belum mencerminkan kondisi nyata masyarakat.
Hal itu diutarakan anggota DPRD Sulteng, Muhammad Safri. Ia mempertanyakan relevansi data tersebut dengan kesejahteraan warga di lapangan.
Menurut politisi PKB ini, pertumbuhan tinggi seharusnya sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Siap Lahir Batin Maju Pilkada Morut, Warda: Ini Betul Punya mi
“Iya, karena obral investasi, baik lahan sawit, tambang nikel, hingga batuan. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan itu paralel dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat?” tegasnya dihubungi Rabu (25/3/2026) dikutip dari Beritamorut.com
Safri menilai, metode pengukuran yang digunakan perlu dilengkapi dengan verifikasi langsung di lapangan. Ia mendorong pemerintah daerah melibatkan pihak independen agar hasilnya lebih objektif.
“Kalau mau fair, turunkan tim survei ekonomi dari akuntan publik atau lembaga independen. Supaya nyata di lapangan, jangan hanya pakai metode survei BPS,” tambahnya.
Baca Juga: Perampok Bersenjata Api di Ungkaya Morowali Ditangkap, Kerap Terlibat Curi Sawit
Selain itu, Safri juga menyoroti penyajian data yang hanya menampilkan persentase. Menurutnya, pendekatan tersebut bisa menimbulkan bias jika tidak disertai nilai riil dalam rupiah.
Ia memberi ilustrasi, daerah dengan PDRB naik dari Rp10 triliun ke Rp14 triliun terlihat tinggi secara persentase, tetapi kenaikan riilnya hanya Rp4 triliun.
Sebaliknya, daerah dengan basis ekonomi lebih besar—misalnya dari Rp54 triliun ke Rp65 triliun—persentasenya mungkin lebih kecil, namun nilai tambahnya mencapai lebih dari Rp10 triliun.
“Jadi jangan hanya bicara persen. Nilai riil itu penting, karena di situlah terlihat dampak ekonomi ke masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga: Afif Furqan, Jabat Ketum HMI Komisariat FISIP UNTAD Periode 2025-2026
Kata dia, dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat lebih dipengaruhi oleh besaran nilai riil dan efek berganda yang ditimbulkan. Karena itu, ia mengingatkan agar angka statistik tidak dijadikan satu-satunya acuan.
Kritik Safri menegaskan adanya jarak antara data dan realitas sosial. Di tengah angka pertumbuhan yang tinggi, publik kini mempertanyakan sejauh mana hal itu benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga. (*)
