PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mendorong para pelaku usaha di daerah agar segera beradaptasi dengan perkembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis digital.
Reny menilai transformasi digital melalui e-Katalog V6 membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka kepada instansi pemerintah sekaligus meningkatkan daya saing dalam ekosistem pengadaan.
Baca Juga: Peringati Harpelnas 2026, Dirut BSI Turun Langsung Layani Nasabah
Hal tersebut disampaikan Reny saat membuka Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pelaku Usaha Inklusif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Hotel Aston, Kamis (10/9/2026).
Menurut Reny, pelaku usaha yang telah masuk dan terdaftar dalam ekosistem digital pengadaan akan memiliki akses yang lebih baik untuk menawarkan produk kepada pemerintah.
Di sisi lain, sistem digital juga memberikan kemudahan bagi instansi pemerintah dalam mencari, melihat, dan membandingkan produk dari berbagai pelaku usaha secara sehat dan kompetitif.
Baca Juga: Melangsungkan Pernikahan dengan View Outdoor Romantis, Pilihannya Swiss-Bellin Luwuk
Proses transaksi yang dilakukan melalui sistem digital juga dinilai dapat memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Mari kita bangun bersama ekosistem pengadaan pemerintah yang terbuka, sehat, kompetitif, transparan dan berintegritas,” ujar Reny.
Ia berharap semakin banyak pelaku usaha di Sulawesi Tengah yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pengadaan pemerintah. Adaptasi tersebut dinilai penting agar pelaku usaha tidak hanya menjadi penonton dalam perubahan sistem, tetapi mampu mengambil peluang yang tersedia.
Kegiatan yang diselenggarakan LKPP RI tersebut sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya kelompok yang selama ini membutuhkan akses dan kesempatan yang lebih luas.
Sekitar 120 pelaku usaha mengikuti kegiatan tersebut. Peserta berasal dari berbagai kelompok, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, serta warga binaan.
Program tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya ekosistem pengadaan pemerintah yang lebih inklusif. Kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang diharapkan memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Baca Juga: Ekonomi Kreatif Morowali Utara Siap-siap Go Nasional
Sementara itu, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP RI Dwi Rahayu Eka Setyowati mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong tata kelola pengadaan barang dan jasa yang semakin baik.
Menurut Dwi Rahayu, komitmen tersebut tercermin dari capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemprov Sulawesi Tengah tahun 2025 yang mencapai 85,06.
Selain itu, tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Sulawesi Tengah telah berada pada level 9.
Baca Juga: Dukung Swasembada Bawang Putih, Kapolda Sulteng Tanam Serentak dan Salurkan Bantuan Alsintan di Sigi
“Ini menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pengadaan yang profesional, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
LKPP RI juga menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi melalui ekosistem pengadaan pemerintah berbasis digital.
Melalui peningkatan kapasitas tersebut, para pelaku usaha diharapkan semakin memahami mekanisme pengadaan pemerintah sekaligus mampu memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar.
Baca Juga: Kapolda Sulteng Resmikan Jembatan Presisi Jenderal Hoegeng, Akses Kini Makin Cepat
Bagi pelaku usaha, kemampuan beradaptasi dengan sistem pengadaan digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan pola transaksi pemerintah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pun mendorong agar transformasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulteng Irwan, S.Km., S.H., M.H.***
