MOROWALI – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan dan investasi di daerah terus berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Anwar Hafid saat meresmikan pembangunan groundsill (ground seal) cek dam Sungai Karaupa, perbaikan jalan inspeksi, serta pipanisasi air baku di Desa Lasampi, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Senin (14/9/2026).
Baca Juga: Didampingi Pengurus AAC, Ahmad Ali Ngopi dengan Gubernur Sulteng
Dalam kunjungan tersebut, Anwar juga meninjau langsung Bendungan Irigasi Karuapa. Peninjauan dilakukan untuk memastikan fungsi bendungan sebagai sumber pengairan masyarakat tetap terjaga, terutama di tengah pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan industri.
Anwar mengatakan persoalan Bendungan Karuapa bukan merupakan masalah baru. Salah satu persoalan yang selama ini dihadapi adalah pendangkalan yang dapat mengganggu fungsi bendungan apabila tidak segera ditangani.
Meski pengelolaan jaringan irigasi melibatkan pembagian kewenangan, Anwar menegaskan persoalan administratif tidak boleh menjadi alasan terhambatnya kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Karhutla di Poso: 30 Ha Lahan Gambut Terbakar, SMA 1 Pendolo Dilalap Si Jago Merah
“Saya tidak melihat soal kewenangan waktu itu. Saya melihat ini buat rakyat. Jadi kewenangan bukan masalah,” tegas Anwar.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa sekitar satu tahun sebelumnya dirinya sempat menghentikan rencana pengambilan air dari bagian atas bendungan karena dinilai berpotensi mengganggu kebutuhan pengairan masyarakat.
Setelah dilakukan pembahasan bersama pihak perusahaan, kemudian disepakati agar pengambilan air dilakukan dari bagian bawah. Skema tersebut diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan industri tanpa mengganggu sumber air yang dibutuhkan masyarakat.
Baca Juga: Tim SAR Bergerak, Tujuh Pendaki Tertahan di Gunung Nokilalaki
“Saya bilang, kalau bisa ambil di bawahnya, yang sisa-sisanya saja. Jangan ambil yang intinya,” ujarnya.
Anwar mengatakan dirinya memilih menunggu hingga kesepakatan yang telah dibicarakan dituangkan secara tertulis dan mulai dipenuhi. Menurutnya, keberadaan investasi harus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat, bukan justru mengorbankan kebutuhan dasar warga.
“Saya satu tahun ini menunggu. Lama saya menunggu. Karena saya ingin pengambilan air di sini bermanfaat buat masyarakat kita dan tidak mengganggu terutama pengairan,” tegasnya.
Baca Juga: Didampingi Menhut, Wapres Gibran Rakabuming Tinjau Penanganan Karhutla di Kalbar
Selain memastikan ketersediaan air bagi masyarakat, Anwar juga meminta agar struktur Bendungan Karuapa diperkuat. Bendungan tersebut telah berusia sekitar 25 tahun sehingga membutuhkan perhatian untuk menjaga keberlanjutan fungsinya.
Pembangunan groundsill menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat bagian bawah bendungan sekaligus mengantisipasi potensi kerusakan akibat tekanan air.
Anwar juga meminta perbaikan jalan inspeksi dilakukan sehingga akses tersebut tidak hanya berfungsi untuk kebutuhan teknis bendungan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh para petani.
Baca Juga: Media Digital Narasi yang Didirikan Najwa Shihab, Diambil Alih Grup Djarum
Dalam pembangunan jaringan pipa, Gubernur turut memberikan perhatian terhadap hak masyarakat yang lahannya dilalui jaringan tersebut. Ia meminta perusahaan memastikan kompensasi kepada pemilik lahan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembangunan dilakukan.
“Kalau ada lahan masyarakat yang dilewati oleh pipa ini segera diganti rugi. Jangan lakukan pembangunan kalau tidak diganti rugi dulu. Kalau bisa ganti untung, jangan ganti rugi,” kata Anwar.
Persoalan pembagian manfaat dari pemanfaatan sumber daya air juga menjadi perhatian Gubernur. Ia menegaskan kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi prioritas di tengah aktivitas industri.
Baca Juga: Kajati Sulteng Lantik Rosdianah HK sebagai Koordinator
“Jangan semua kasih ke perusahaan. Tetap sisakan untuk masyarakat. Jadi dibagi,” tegasnya.
Tidak hanya air, Anwar juga meminta perusahaan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari investasi yang berkembang di wilayah tersebut.
Ia secara khusus meminta agar tenaga kerja lokal dari Bumi Raya dan Witaponda diprioritaskan. Bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan, Anwar mendorong agar diberikan pelatihan sehingga mereka memiliki peluang untuk bekerja.
Baca Juga: Siapa Pemilik 1 Juta Ton Nikel di Sulteng yang Segera Dilelang?
“Jangan sampai ada warga di Bumi Raya Witaponda ini yang menganggur karena tidak diterima. Kalau tidak ada lagi di sini, baru terima dari luar,” ujarnya.
Di hadapan masyarakat dan pihak perusahaan, Anwar juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan bisnis pribadi dalam pengembangan investasi tersebut.
Ia mengatakan posisinya sebagai kepala daerah adalah memastikan kepentingan masyarakat terlindungi dan pembangunan dapat berjalan secara adil.
Baca Juga: Pabrik PT SPN di Morowali Utara Terbakar Siang Hari
“Saya tidak neko-neko. Saya tidak pernah minta bisnis sama Mr. Chai karena tugas saya bukan pebisnis, tapi pelayan rakyat,” tegasnya.
Untuk memastikan seluruh kesepakatan berjalan, Anwar meminta masyarakat ikut melakukan pengawasan. Ia bahkan mendorong pembentukan tim kecil yang dapat menyampaikan laporan langsung kepadanya apabila masih terdapat komitmen perusahaan yang belum dipenuhi.
Sementara itu, Direktur BTIIG Mr. Chai Zhenyang menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali atas dukungan serta koordinasi selama proses pengembangan kawasan.
Baca Juga: Kamis Besok, Polisi Periksa Manajer My Kopi O Terkait Tewasnya Karyawan
Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama daerah, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha lokal, serta perhatian terhadap aspek lingkungan.
Peresmian pembangunan groundsill, perbaikan jalan inspeksi dan pipanisasi air baku tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan kepentingan masyarakat.
Gubernur Anwar Hafid kembali menegaskan bahwa investasi di Sulawesi Tengah harus memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berjalan dengan mengorbankan sumber air, lahan, akses masyarakat, pertanian maupun kesempatan kerja warga lokal.
Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan investasi di Morowali harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Prinsip tersebut menjadi penegasan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas di tengah pesatnya aktivitas industri di Sulawesi Tengah.***
