Nalar Filosof dan Kursi Wantimpres Rocky Gerung

Penulis: Ari Loru

Kopi hitam. No sugar.

Akhir pekan kali ini saya menyeruput kopi sambil membiarkan satu nama berputar-putar di kepala: Rocky Gerung.

Nama yang selama bertahun-tahun lebih akrab dengan layar televisi, forum diskusi, buku-buku filsafat dan kritik terhadap kekuasaan, kini justru bergerak menuju sebuah kursi yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan: Wantimpres.

Di sinilah nalar filosof saya seperti diguncang pelan. Bukan semata karena Rocky masuk ke lingkungan Istana.

Tetapi karena saya mencoba mengingat kembali siapa Rocky Gerung sebelum sampai ke sana.

Rocky lahir di Manado, Sulawesi Utara, 20 Januari 1959. Ia memasuki Universitas Indonesia pada 1979. Awalnya mengambil Hubungan Internasional, sebelum kemudian berpindah ke filsafat dan menyelesaikan pendidikan sarjananya pada 1986.

Dunia akademik menjadi salah satu ruang penting dalam perjalanan intelektualnya.

Rocky pernah mengajar di Departemen Filsafat Universitas Indonesia (UI). Dari ruang akademik itu pula, ia pernah menjadi pembimbing skripsi seorang nama yang jauh lebih dikenal publik dari layar lebar, Dian Sastrowardoyo.

Seorang filsuf membimbing seorang aktris.
Dua dunia yang dari luar tampak berbeda, tetapi bertemu di satu tempat; ruang berpikir.

Mungkin di situlah kita mulai memahami Rocky.

Ia tidak pernah benar-benar nyaman dengan pikiran yang hanya berjalan di jalan utama. Ia suka mengambil jalan yang membuat orang;

Berhenti.

Bertanya.

Bahkan terkadang berdebat panjang.

Nama Rocky semakin dikenal luas melalui berbagai forum televisi, salah satunya Indonesia Lawyers Club (ILC).

Di sana Rocky bukan sekadar datang membawa pendapat. Ia datang membawa pertanyaan.

Dan terkadang, pertanyaan Rocky justru lebih gaduh daripada jawabannya.

Salah satu yang paling dalam tersimpan dalam ingatan publik adalah pernyataannya pada ILC 10 April 2018, ketika membahas perbedaan antara fiksi dan fiktif.

Baca Juga: Merdeka Di Atas Luka Bangsa

Rocky mengatakan bahwa dengan pengertian tertentu tentang fiksi sebagai sesuatu yang mengaktifkan imajinasi, kitab suci dapat disebut fiksi. Pernyataan tersebut kemudian memicu polemik luas. Rocky kemudian menjelaskan bahwa ia membedakan fiksi dengan fiktif; fiksi menurut penjelasannya berkaitan dengan daya imajinasi, sementara fiktif bermakna mengada-ada.

“Kitab suci adalah fiksi.”

Kalimat itu menjadi salah satu kalimat Rocky yang paling melekat dalam ingatan publik.

Bukan karena semua orang sepakat.

Justru karena tidak.

Di situlah Rocky.

Ia melemparkan sebuah gagasan. Lalu publik dipaksa berhadapan dengan gagasan itu.

Rocky seperti ingin mengatakan bahwa filsafat bukan ruang untuk mencari kenyamanan. Filsafat adalah ruang untuk menguji apa yang selama ini kita anggap sudah selesai.

Ia juga mempunyai senjata lain: permainan kata.

Tentang Power Point, misalnya. Rocky pernah menyindir bahwa orang yang terlalu sering memakai Power Point belum tentu mempunyai power dan point.

Kalimat sederhana. Tetapi khas Rocky.

Bahkan ketika berhadapan dengan Akbar Faisal, panggung perdebatan keduanya menjadi salah satu fragmen yang menarik dalam perjalanan Rocky di televisi.

Power Point akhirnya bukan lagi sekadar perangkat presentasi. Ia menjadi permainan bahasa. Dan dari sana kita melihat satu karakter Rocky yang lain:

ia senang membongkar sesuatu melalui kata-kata.

Namun dari semua kalimat Rocky, ada satu yang menurut saya jauh lebih dalam:

“Ijazah adalah tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir.”

Kalimat itu seperti menjadi cermin bagi dunia pendidikan. Sekolah bisa memberikan ijazah. Tetapi berpikir membutuhkan keberanian.

Keberanian untuk bertanya.

Keberanian untuk berbeda.

Keberanian untuk mengakui bahwa kita bisa saja salah. Dan keberanian untuk tidak menjadikan selembar ijazah sebagai bukti bahwa seluruh pikiran kita otomatis benar.

Kemudian datanglah Pilpres 2019.

Rocky berada dalam pusaran percakapan politik yang semakin panas.

Pada Februari 2019, ia hadir dalam diskusi relawan Prabowo-Sandi di Kuala Lumpur dengan tema “Kriteria Pemimpin yang Mempererat Persatuan Bangsa.”

Publik kemudian semakin sering mengaitkan Rocky dengan kubu Prabowo. Namun ada sesuatu yang menarik.

Rocky mengatakan bahwa apabila Prabowo berkuasa, ia tetap akan mengkritik Prabowo. Di sinilah saya mulai melihat pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar siapa mendukung siapa.

Apakah seorang intelektual kehilangan kebebasan berpikir ketika ia memilih sebuah kubu politik?

Ataukah seseorang masih bisa mendukung sebuah pilihan politik, tetapi tetap mempertahankan hak untuk mengkritik orang yang ia dukung?

Rocky seolah menawarkan jawabannya melalui sikapnya sendiri. Sebab kritik, jika benar-benar lahir dari akal sehat, seharusnya tidak berubah hanya karena siapa yang sedang duduk di kursi kekuasaan.

Pilpres 2019 berlalu.

Namun Rocky tetap menjadi suara yang kritis. Panggungnya terus berubah.Dan kini, sejarah membawa namanya semakin dekat ke pusat kekuasaan: kursi Wantimpres.

Di sinilah perjalanan itu menjadi menarik.

Sebab selama bertahun-tahun Rocky berbicara dari luar.

Mengkritik.

Menggugat.

Membongkar.

Membuat publik berpikir.

Tetapi kursi kekuasaan mempunyai cerita lain. Kursi bisa mengubah jarak.Dan jarak terkadang mengubah cara seseorang melihat sesuatu.

Maka pertanyaannya sederhana:

Mampukah Rocky mengubah paradigma ketika duduk di sofa goyang, atau justru sofa goyang membuat seorang manusia lupa diri?

Saya sengaja menggunakan kata “lupa diri” bukan sebagai tuduhan.

Ia adalah pertanyaan.

Sebuah pengingat bahwa setiap manusia, ketika semakin dekat dengan kekuasaan, akan menghadapi ujian yang berbeda.

Dulu Rocky mengkritik dari luar.

Kini ia akan berada lebih dekat dengan tempat keputusan dibuat. Dulu ia bebas menunjuk arah. Kini ia punya kesempatan untuk ikut memberi pertimbangan.

Dan justru karena itu, publik berhak menunggu satu hal:

Apakah akal sehat yang selama ini ia bicarakan akan tetap hidup ketika ia duduk di sofa kekuasaan?

Sebab menjadi pengkritik kekuasaan ketika berada di luar adalah satu perkara.

Menjadi pengingat kekuasaan ketika berada di dalam adalah perkara yang sama sekali berbeda.

Di situlah filsafat bertemu politik.

Bukan pada kata-kata besar.

Tetapi pada konsistensi.

Bukan pada seberapa keras suara terdengar. Tetapi pada seberapa jernih pikiran tetap bekerja.

Saya kembali menyeruput kopi.

Pahit.

Tanpa gula.

Kemudian saya teringat lagi kalimat Rocky:

Ijazah adalah tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Barangkali sekarang pertanyaannya harus diperpanjang:

Kursi Wantimpres adalah tanda seseorang berada dekat dengan Presiden, tetapi apakah kedekatan itu juga menjadi tanda bahwa ia masih berani berpikir merdeka?

Kita tidak perlu menjawabnya sekarang.

Biarkan waktu.

Biarkan kebijakan.

Biarkan kritik.

Biarkan Rocky sendiri yang menjawabnya melalui tindakan. Sebab sejarah tidak pernah benar-benar percaya kepada pidato.
Sejarah lebih percaya kepada jejak.

Kopi saya tinggal separuh. No sugar.

Tetapi pertanyaan di kepala semakin penuh.

Dari ruang filsafat.

Ke layar ILC.

Dari polemik kitab suci dan fiksi.

Ke sindiran Power Point.

Dari kalimat tentang ijazah dan berpikir.

Ke riuh Pilpres 2019.

Dan kini kursi Wantimpres.

Rocky Gerung sedang memasuki babak baru. Babak ketika seorang yang selama ini dikenal karena keberaniannya mengusik kekuasaan akan berada cukup dekat dengan kekuasaan untuk memberikan pertimbangan kepadanya.

Maka biarlah satu pertanyaan ini tetap menggantung di udara:

Mampukah Rocky tetap menjadi suara yang membuat kekuasaan berpikir, atau sofa goyang perlahan membuatnya lupa bahwa ia dahulu adalah orang yang gemar menggoyang pikiran kekuasaan?

Karena terkadang, untuk menjaga akal sehat tetap terjaga, kita memang tidak membutuhkan gula. Kita hanya membutuhkan keberanian untuk terus bertanya.

Dan sebelum kopi ini benar-benar habis, izinkan saya menutup catatan akhir pekan ini dengan satu salam yang begitu lekat dengan sosok Rocky Gerung:

Salam Akal Sehat.

Sebab mungkin, jauh sebelum Rocky di kursi Wantimpres saat ini, publik telah mengenalnya sebagai “Presiden Akal Sehat”—sebuah sebutan yang melekat dalam ruang percakapan publik karena gagasan dan gaya kritiknya.

Kini, ketika ia semakin dekat dengan pusat kekuasaan, pertanyaan itu justru menjadi semakin menarik:

Mampukah Presiden Akal Sehat tetap menjaga akal sehatnya ketika duduk di sofa goyang kekuasaan? Biarkan waktu yang menjawab. (*)