PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan. Ini bertujuan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui Program Berani Sehat.
Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatannya digelar di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (21/9/2026).
Baca Juga: Bukan Sekadar Pencernaan, Ini 4 Hubungan Penting antara Usus dan Otak
Forum tersebut melibatkan BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan, rumah sakit, serta sejumlah instansi terkait.
Pertemuan itu menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan di Sulawesi Tengah, khususnya dalam mendukung Program Berani Sehat.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mengatakan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan menjadi bagian penting, untuk memastikan program kesehatan pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga: Dari Parepare hingga Palopo, LPS Bawa Program Kesehatan Gratis dan Donor Darah
“Pertemuan ini menjadi kesempatan menyamakan kembali persepsi kita dalam pelayanan kesehatan, khususnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui Program Berani Sehat,” ujar Reny.
Menurut Reny, sejak Program Berani Sehat dilaksanakan, pemerintah daerah terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan administrasi.
Hingga saat ini, sekitar 217 ribu masyarakat Sulawesi Tengah disebut telah menikmati manfaat Program Berani Sehat. Capaian ini menjadi salah satu indikator pelaksanaan program dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Baca Juga: 5 Kebiasaan yang Terlihat Baik tetapi Bisa Membebani Otak Tanpa Anda Sadari
Reny menjelaskan, salah satu dukungan dalam pelaksanaan Berani Sehat adalah pemanfaatan aplikasi SeHati. Aplikasi tersebut memungkinkan masyarakat tetap memperoleh pelayanan ketika menghadapi persoalan terkait status kepesertaan BPJS Kesehatan.
Melalui integrasi, pasien yang belum memiliki kartu atau mengalami status kepesertaan tidak aktif, dapat diverifikasi melalui aplikasi SeHati sehingga proses pelayanan dapat dilakukan lebih cepat.
“Aplikasi SeHati ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Dinas Sosial. Ini yang harus kita terus perkuat supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terhambat karena persoalan administrasi,” jelasnya.
Baca Juga: Tak Hanya di Dapur, 5 Kegunaan Minyak Kelapa untuk Kecantikan
Pembaruan data, kata Wagub Reny, menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, melakukan pembaruan data secara berkala.
Menurutnya, data yang akurat dibutuhkan untuk mengetahui masyarakat yang membutuhkan intervensi jaminan kesehatan sekaligus mencegah munculnya data ganda maupun data yang sudah tidak relevan.
“Data ini harus terus kita update. Kalau datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang harus kita bantu dan pelayanan bisa diberikan dengan lebih tepat,” tegas Reny.
Baca Juga: 4 Makanan dan Minuman yang Bisa Membuat Anda Cepat Lelah
Selain memperkuat kepesertaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga terus memberikan dukungan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.
Pada 2026, Pemprov Sulteng mengalokasikan sekitar Rp121 miliar untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Pemprov juga membantu membiayai masyarakat kurang mampu yang belum dapat ditanggung oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Baca Juga: Sering Mengisi Ulang Botol Air Kemasan? 4 Bahaya Ini Perlu Anda Ketahui
Sementara pada 2025, dukungan pembiayaan tersebut tercatat sekitar Rp68 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan.
Lebih lanjut, Reny menegaskan kerja sama antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan, tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan kepesertaan. Kolaborasi juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas serta kemudahan pelayanan kesehatan.
Forum tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi bersama terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan di Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Tidak Sarapan Setiap Pagi? Waspadai 4 Dampak yang Bisa Muncul pada Tubuh
Evaluasi mencakup penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPJS Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Turut hadir di kegiatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dr. Dra. Novalina, M.M., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dr. Syahriar, M.Kes., Ketua Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Hidayat Pakamundi, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan beserta jajaran BPJS Kesehatan Regional Sulawesi Tengah serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. ***
